Informasi Hukum

Pengaturan Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub di Kabupaten Kudus
Sen, 18 Apr 2011

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2011, berarti di Kabupaten Kudus sudah ada hukum positif yang mengatur tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub. Peraturan Bupati tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan hiburan karaoke, diskotik, kelab malam, pub, dan penyelenggaraan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kudus berdampak pada timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

[selengkapnya]


UU Otda harus segera direvisi
Sen, 18 Apr 2011

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto menilai sudah selayaknya Undang-undang No. 32/2004 tentang otonomi daerah direvisi terutama yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah di Tanah Air. Menurut dia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai sangat banyak sudah seharusnya dibenahi. "Urgensinya mengenai tata pemerintahan terutama menyangkut pemilihan kepada daerah," ujarnya usai ramah- tamah persiapan rapat koordinasi penelitian dan pengembangan (litbang) di Palembang, kemarin.
[selengkapnya]


Sebagian Jenis Industri Usaha Boleh Pungut PPh 22
Sen, 03 Mei 2010

Pemerintah membatasi badan usaha yang dapat memungut pajak penghasilan sesuai Pasal 22 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  Pembatasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan d i Bidang Impor atau Kegiatan Usaha d i Bidang Lain.
[selengkapnya]



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Kudus

     
  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kudus dikelola oleh Bagian Hukum Setda dimaksudkan untuk memberikan layanan informasi produk hukum yang terdapat di Kabupaten Kudus melalui media web kepada masyarakat. Website ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah kabupaten dalam penyebaran informasi hukum.
     
Dasar Hukum :
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
     
Tujuan :
  1. Mengumpulkan, mengolah menyimpan dan menyebarkan bahan dokumentasi dan informasi hukum/peraturan perundang-undangan
  2. Menunjang kegiatan perencanaan hukum, penelitian hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum nasional
  3. Melayani masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara mudah,cepat, akurat dan mutakhir.

     

Forum Publik Pembahasan Ranperda

  Salurkan opini anda terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sedang dalam tahap pembahasan. Untuk membuka draft rancangan peraturan klik di [preview], dan untuk memberi opini silahkan klik di [komentar] Besar harapan kami untuk dapat menampung aspirasi warga masyarakat terkait peraturan-peraturan yang akan dibentuk mendatang. Mohon opini ditulis dengan bahasa yang sopan dan bertanggung jawab. Atas opini yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

ASU

JAJA

[preview] [0 komentar]

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

dengan adanya perubahan objek dan tarif pada beberapa jenis retribusi tempat khusus parkir, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011.

[preview] [0 komentar]

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

dengan adanya perubahan objek dan tarif pada beberapa jenis retribusi terminal, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011.

[preview] [0 komentar]

Produk Hukum

  PERATURAN DAERAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi [selengkapnya]
  PERATURAN BUPATI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati

Link Terkait

Badan Pembinaan Hukum Nasional    
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia    
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia    
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah    
Pemerintah Kabupaten Kudus